JUBI --- Pelepasan tanah adat kepada pemerintah untuk kepentingan pembangunan hendaknya jelas batasan atau luas lokasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Protes dari masyarakat pemilik ulayat tidak boleh terjadi jika dari awal ada kesepakatan bersama.
Bertolak dari kasus tertembaknya Dominikus Tekege ketika mempersoalkan lokasi pengambilan material oleh PT Modern Widya Technical (MWT), warga Kabupaten Deiyai harus menyadari bahwa tanah dan material yang digunakan pemerintah memang sudah melalui proses resmi. Artinya sudah dibayar setelah ada kesepakatan dari masyarakat itu sendiri.
“Dari awal orang jangan serakah lepaskan tanah sembarang. Kalau kasih lokasi kepada pemerintah untuk ambil material, harus jelas batas-batasnya, jangan serahkan saja tanpa ada kejelasan,” ujar salah satu Tokoh Pemuda Kabupaten Deiyai, Serafianus Tekege, S.Sos, menyikapi kejadian penembakan di Tabei Okomobutu, Kampung Ugiya, beberapa hari lalu.
“Kasus kemarin itu harus dijadikan pengalaman. Adik Dominikus Tekege protes karena mungkin pengambilan material sudah melewati batas-batas yang dipatok sebelumnya, tetapi sebaiknya dari awal masyarakat harus tegas, batas antara ini yang kita serahkan supaya di kemudian hari tidak persoalkan lagi,” tuturnya, Minggu (10/10).
Serafianus Tekege berpendapat, lokasi tertentu yang sudah dilepaskan, memang harus disetujui oleh masyarakat setempat. “Lain soal kalau material diambil di lokasi yang belum dibayar, itu bisa dipertanyakan. Tapi ada cara untuk persoalkan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah,” tandasnya.
Terkait kasus penembakan oleh oknum anggota Brimob di Tabei, keluarga korban dan masyarakat mendesak pemerintah daerah menghadirkan manajemen PT MWT. Kepada pihak perusahaan diminta membayar denda karena selama ini sudah seringkali memanfaatkan aparat keamanan melakukan tindakan melukai warga setempat.
“Perusahaan Modern itu biasa bikin ulah banyak. Mereka harus bayar denda. Setelah itu usir dari Deiyai dan ganti perusahaan lain,” ujar salah satu Tokoh Masyarakat Deiyai.
Pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Deiyai telah memfasilitasi pertemuan, menghadirkan pimpinan basecamp PT MWT dan keluarga korban, membicarakan persoalan tersebut. Ada sejumlah kesepakatan yang diambil pada pertemuan menyikapi kasus penembakan dan persoalan lokasi pengambilan material. (Jubi/Markus)
http://tabloidjubi.com/daily-news/seputar-tanah-papua/14292-warga-deiyai-diminta-sadari-pentingnya-tanah.html
Bertolak dari kasus tertembaknya Dominikus Tekege ketika mempersoalkan lokasi pengambilan material oleh PT Modern Widya Technical (MWT), warga Kabupaten Deiyai harus menyadari bahwa tanah dan material yang digunakan pemerintah memang sudah melalui proses resmi. Artinya sudah dibayar setelah ada kesepakatan dari masyarakat itu sendiri.
“Dari awal orang jangan serakah lepaskan tanah sembarang. Kalau kasih lokasi kepada pemerintah untuk ambil material, harus jelas batas-batasnya, jangan serahkan saja tanpa ada kejelasan,” ujar salah satu Tokoh Pemuda Kabupaten Deiyai, Serafianus Tekege, S.Sos, menyikapi kejadian penembakan di Tabei Okomobutu, Kampung Ugiya, beberapa hari lalu.
“Kasus kemarin itu harus dijadikan pengalaman. Adik Dominikus Tekege protes karena mungkin pengambilan material sudah melewati batas-batas yang dipatok sebelumnya, tetapi sebaiknya dari awal masyarakat harus tegas, batas antara ini yang kita serahkan supaya di kemudian hari tidak persoalkan lagi,” tuturnya, Minggu (10/10).
Serafianus Tekege berpendapat, lokasi tertentu yang sudah dilepaskan, memang harus disetujui oleh masyarakat setempat. “Lain soal kalau material diambil di lokasi yang belum dibayar, itu bisa dipertanyakan. Tapi ada cara untuk persoalkan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah,” tandasnya.
Terkait kasus penembakan oleh oknum anggota Brimob di Tabei, keluarga korban dan masyarakat mendesak pemerintah daerah menghadirkan manajemen PT MWT. Kepada pihak perusahaan diminta membayar denda karena selama ini sudah seringkali memanfaatkan aparat keamanan melakukan tindakan melukai warga setempat.
“Perusahaan Modern itu biasa bikin ulah banyak. Mereka harus bayar denda. Setelah itu usir dari Deiyai dan ganti perusahaan lain,” ujar salah satu Tokoh Masyarakat Deiyai.
Pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Deiyai telah memfasilitasi pertemuan, menghadirkan pimpinan basecamp PT MWT dan keluarga korban, membicarakan persoalan tersebut. Ada sejumlah kesepakatan yang diambil pada pertemuan menyikapi kasus penembakan dan persoalan lokasi pengambilan material. (Jubi/Markus)
http://tabloidjubi.com/daily-news/seputar-tanah-papua/14292-warga-deiyai-diminta-sadari-pentingnya-tanah.html
0 komentar:
Posting Komentar