JUBI --- Pemerint
ah Kabupaten Deiyai telah mengesahkan dana APBD tahun 2011. Namun, hingga kini mahasiswa Deiyai belum mendapat bantuan tugas akhir dan pemondokan masing-masing kota studi se-Indonesia.
“APBD senilai Rp456 Miliar disahkan beberapa bulan lalu, tapi beasiswa dan kontrakan atau asrama untuk mahasiswa asal Deiyai belum direalisasikan,” ujar Sekretaris Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Deiyai (Forkopmade) se-Jawa dan Bali, Ones Madai, Kamis (2/6).
Dikatakan, putra-putri asal Deiyai yang tergabung dalam FORKOPMADE sebenarnya tidak perlu berurusan dengan pemerintah karena bantuan tugas akhir (TA) dan pemondokan itu merupakan agenda pemetintah untuk direalisasikan setiap tahun. “Namun khawatirnya, jangan sampai hal yang kami rasakan ini berlanjut ke generasi berikut. Makanya kami ingatkan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM),” kata Madai.
Secara terpisah, Ketua Umum Forkopmade se-Jawa dan Bali, Elias Bidaugi Pigome menyatakan, adalah hak mahasiswa untuk meminta perhatian dari pemerintah daerah terutama bantuan dana tugas akhir dan pemondokan.
“Dana APBD sebesar Rp456 Miliar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Deiyai tidak memihak kepada masyarakat setempat, apalagi pelajar dan mahasiswa asal Deiyai yang hingga kini belum pernah mendapat bantuan tugas akhir dan kontrakan,” ungkapnya.
Perlunya rumah kontrakan, kata Elias, agar selain dijadikan sekretariat ikatan, juga dihuni mahasiswa Mee di kota studi tersebut. Sebab filosofi orang Mee bahwa jika ada rumah, maka kehidupan dan pemikiran penghuni akan aman. “Apalagi mahasiswa jauh dari orang tua, perlu pengamanan agar kuliah dan aktivitas kemahasiswaan bisa berjalan baik.”
Pemkab Deiyai diharapkan bisa belajar dari kabupaten lain yang selama ini secara intens memberi perhatian di bidang pengembangan SDM, terutama bantuan studi kepada pelajar dan mahasiswa. “Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya dimekarkan bersamaan. Pemkab Intan Jaya sudah memberi perhatian kepada generasi muda. Ini pelajaran berharga bagi Pemkab Deiyai untuk bisa menyalurkan beasiswa dan pengadaan kontrakan,” pungkasnya.
Elias berpendapat, aspek SDM perlu mendapat perhatian yang serius sebagai satu faktor penentu dalam melakukan sebuah perubahan demi memajukan daerah dan masyarakat. Itu sebabnya, saat ini mahasiswa Deiyai terus mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya memprioritaskan bidang pendidikan.
Ditegaskan, penilaian bahwa pemekaran bukan solusi bagi masyarakat adat di suatu daerah karena melihat realitanya tidak memperjuangan hak masyarakat termasuk hak mahasiswa. Buktinya, tekan Elias, sampai dua tahun Deiyai dimekarkan menjadi satu kabupaten, tidak ada perubahan signifikan yang bisa dilihat dengan kasat mata. (Markus)
ah Kabupaten Deiyai telah mengesahkan dana APBD tahun 2011. Namun, hingga kini mahasiswa Deiyai belum mendapat bantuan tugas akhir dan pemondokan masing-masing kota studi se-Indonesia.“APBD senilai Rp456 Miliar disahkan beberapa bulan lalu, tapi beasiswa dan kontrakan atau asrama untuk mahasiswa asal Deiyai belum direalisasikan,” ujar Sekretaris Forum Komunikasi Pelajar dan Mahasiswa Deiyai (Forkopmade) se-Jawa dan Bali, Ones Madai, Kamis (2/6).
Dikatakan, putra-putri asal Deiyai yang tergabung dalam FORKOPMADE sebenarnya tidak perlu berurusan dengan pemerintah karena bantuan tugas akhir (TA) dan pemondokan itu merupakan agenda pemetintah untuk direalisasikan setiap tahun. “Namun khawatirnya, jangan sampai hal yang kami rasakan ini berlanjut ke generasi berikut. Makanya kami ingatkan kepada pemerintah daerah tentang pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM),” kata Madai.
Secara terpisah, Ketua Umum Forkopmade se-Jawa dan Bali, Elias Bidaugi Pigome menyatakan, adalah hak mahasiswa untuk meminta perhatian dari pemerintah daerah terutama bantuan dana tugas akhir dan pemondokan.
“Dana APBD sebesar Rp456 Miliar yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Deiyai tidak memihak kepada masyarakat setempat, apalagi pelajar dan mahasiswa asal Deiyai yang hingga kini belum pernah mendapat bantuan tugas akhir dan kontrakan,” ungkapnya.
Perlunya rumah kontrakan, kata Elias, agar selain dijadikan sekretariat ikatan, juga dihuni mahasiswa Mee di kota studi tersebut. Sebab filosofi orang Mee bahwa jika ada rumah, maka kehidupan dan pemikiran penghuni akan aman. “Apalagi mahasiswa jauh dari orang tua, perlu pengamanan agar kuliah dan aktivitas kemahasiswaan bisa berjalan baik.”
Pemkab Deiyai diharapkan bisa belajar dari kabupaten lain yang selama ini secara intens memberi perhatian di bidang pengembangan SDM, terutama bantuan studi kepada pelajar dan mahasiswa. “Kabupaten Deiyai dan Intan Jaya dimekarkan bersamaan. Pemkab Intan Jaya sudah memberi perhatian kepada generasi muda. Ini pelajaran berharga bagi Pemkab Deiyai untuk bisa menyalurkan beasiswa dan pengadaan kontrakan,” pungkasnya.
Elias berpendapat, aspek SDM perlu mendapat perhatian yang serius sebagai satu faktor penentu dalam melakukan sebuah perubahan demi memajukan daerah dan masyarakat. Itu sebabnya, saat ini mahasiswa Deiyai terus mengingatkan kepada pemerintah akan pentingnya memprioritaskan bidang pendidikan.
Ditegaskan, penilaian bahwa pemekaran bukan solusi bagi masyarakat adat di suatu daerah karena melihat realitanya tidak memperjuangan hak masyarakat termasuk hak mahasiswa. Buktinya, tekan Elias, sampai dua tahun Deiyai dimekarkan menjadi satu kabupaten, tidak ada perubahan signifikan yang bisa dilihat dengan kasat mata. (Markus)
0 komentar:
Posting Komentar