JUBI --- Perekrutan Anggota PPD di lima distrik se-Kabupaten Deiyai diduga sarat kepentingan. Soalnya, KPUD Deiyai secara sepihak menetapkan PPD tanpa mengakomodir usulan masyarakat.
“KPUD Deiyai tidak konsisten dengan kesepakatan sebelumnya bahwa anggota PPD yang akan direkrut adalah berdasarkan aspirasi masyarakat dan benar-benar asli distrik itu serta memenuhi persyaratan lainnya,” ujar Kepala Distrik Tigi Timur, Januarius Adii saat dijumpai JUBI, Jumat (17/6).
Usulan dari masyarakat, lanjut Adii, kemudian direkomendasikan oleh kepala distrik. “Proses ini ternyata tidak berlaku, karena KPUD bertindak sepihak, mereka tetapkan nama-nama yang tidak dikenal oleh masyarakat. Dan ini tindakan kotor yang akan mencederai pesta demokrasi di Deiyai,” tandasnya.
Kepala Distrik Tigi Timur juga mengaku kaget dengan nama-nama yang masuk sebagai anggota PPD di distrik tersebut. “Sebenarnya tidak rekomendasikan, tetapi KPUD yang malah tetapkan mereka menjadi anggota PPD. Keberadaan KPUD ini patut dipertanyakan, kerja untuk siapa?.”
Sikap protes yang dilayangkan masyarakat didukung para kepala distrik. Selain Januarius Adii, kepala distrik yang menyatakan tidak menerima keputusan KPUD Deiyai, adalah Kepala Distrik Bouwobado, Marion Dogopia dan Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign Bobii.
“Deiyai ini kabupaten baru dan pertama kali mau selenggarakan Pemilukada, sehingga KPUD sebaiknya tidak terlalu ikut bermain. Masyarakat sudah sampaikan usulan apalagi ada rekomendasi dari Kepala Distrik, KPUD hanya tinggal sahkan. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, berarti bisa diganti yang lain. Dan ini bukan tugas mereka, kembalikan kepada masyarakat saja,” tutur Bobii.
Menurut Frans, masyarakat dan kepala distrik mempertanyakan penetapan anggota PPD karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan KPUD bahwa semua harus ada legalitas dari masyarakat setempat, berikut dibuktikan dengan KTP serta persyaratan lainnya. “Tapi ini tidak, karena hanya keinginan KPUD semata. Banyak kalangan mencurigai, ada pihak lain ikut bermain dibelakang KPUD untuk kepentingan Pemilukada nanti,” tandasnya.
Masyarakat dan Kepala Distrik mengingatkan agar seluruh tahapan tetap sesuai aturan perundang-undangan. KPUD diminta tanggalkan kepentingan segelintir orang pada Pemilukada perdana di Kabupaten Deiyai. (Markus)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/seputar-tanah-papua/12784-kpud-deiyai-tetapkan-ppd-secara-sepihak.html
“KPUD Deiyai tidak konsisten dengan kesepakatan sebelumnya bahwa anggota PPD yang akan direkrut adalah berdasarkan aspirasi masyarakat dan benar-benar asli distrik itu serta memenuhi persyaratan lainnya,” ujar Kepala Distrik Tigi Timur, Januarius Adii saat dijumpai JUBI, Jumat (17/6).
Usulan dari masyarakat, lanjut Adii, kemudian direkomendasikan oleh kepala distrik. “Proses ini ternyata tidak berlaku, karena KPUD bertindak sepihak, mereka tetapkan nama-nama yang tidak dikenal oleh masyarakat. Dan ini tindakan kotor yang akan mencederai pesta demokrasi di Deiyai,” tandasnya.
Kepala Distrik Tigi Timur juga mengaku kaget dengan nama-nama yang masuk sebagai anggota PPD di distrik tersebut. “Sebenarnya tidak rekomendasikan, tetapi KPUD yang malah tetapkan mereka menjadi anggota PPD. Keberadaan KPUD ini patut dipertanyakan, kerja untuk siapa?.”
Sikap protes yang dilayangkan masyarakat didukung para kepala distrik. Selain Januarius Adii, kepala distrik yang menyatakan tidak menerima keputusan KPUD Deiyai, adalah Kepala Distrik Bouwobado, Marion Dogopia dan Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign Bobii.
“Deiyai ini kabupaten baru dan pertama kali mau selenggarakan Pemilukada, sehingga KPUD sebaiknya tidak terlalu ikut bermain. Masyarakat sudah sampaikan usulan apalagi ada rekomendasi dari Kepala Distrik, KPUD hanya tinggal sahkan. Jika ada yang tidak memenuhi syarat, berarti bisa diganti yang lain. Dan ini bukan tugas mereka, kembalikan kepada masyarakat saja,” tutur Bobii.
Menurut Frans, masyarakat dan kepala distrik mempertanyakan penetapan anggota PPD karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan KPUD bahwa semua harus ada legalitas dari masyarakat setempat, berikut dibuktikan dengan KTP serta persyaratan lainnya. “Tapi ini tidak, karena hanya keinginan KPUD semata. Banyak kalangan mencurigai, ada pihak lain ikut bermain dibelakang KPUD untuk kepentingan Pemilukada nanti,” tandasnya.
Masyarakat dan Kepala Distrik mengingatkan agar seluruh tahapan tetap sesuai aturan perundang-undangan. KPUD diminta tanggalkan kepentingan segelintir orang pada Pemilukada perdana di Kabupaten Deiyai. (Markus)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/seputar-tanah-papua/12784-kpud-deiyai-tetapkan-ppd-secara-sepihak.html
0 komentar:
Posting Komentar